Ketua DPRD Lampura Buron

Bandarlampung – Kejaksaan Negeri Kotabumi, Lampung Utara, kelimpungan. Tersangka korupsi pembangunan pelebaran dua jalur Jalan Jenderal Sudirman 2012 dengan anggaran senilai Rp6,7 miliar dikabarkan kabur. Tersangka adalah Rahmat Hartono, yang juga ketua DPRD Lampura periode 2014-2019. Direktur CV Way Sabuk itu telah ditetapkan menjadi tersangka sejak Juli 2014. Saat itu, politisi dari PDIP tersebut belum menjadi legislator.

Informasi yang diperoleh Radar Lampung, beberapa hari ini Bagian Intelijen dan Pidana Khusus Kejari Kotabumi tengah sibuk melakukan pencarian intensif di seluruh Lampung, khususnya di Bandarlampung.

Sempat dua hari lalu, mereka melihat mobil milik Rahmat terparkir di sekitaran daerah Pahoman, Bandarlampung. Namun yang mengemudikan ternyata bukan yang bersangkutan, melainkan hanya salah satu anggota keluarganya.

Sumber Radar Lampung menyebutkan, aparat kejaksaan yakin tersangka masih berada di Lampung. Rahmat telah menghilang sejak akhir tahun lalu.

Namun sayang, tak satu pun pihak Kejari Kotabumi dapat dihubungi. Telepon Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Achmad Muchlis 0812533xxxxx meski aktif, tidak diangkat. Pesan singkat wartawan koran ini pun tak dibalas.

Salah satu jaksa yang menyidik kasus ini di sana juga menolak memberikan informasi. ’’Konfirmasi ke Kasipidsus aja, Mas. Saya tidak tahu,” ujarnya ketika ditemui Radar Lampung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang kemarin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Sri Harijati menyerahkan sepenuhnya upaya pencarian tersangka pada aparat Kejari Kotabumi. ’’(Perkembangannya) tanya Kajari Kotabumi atau Kasipidsus,” singkatnya.

Diketahui, Kejari Kotabumi telah menahan tiga tersangka pada kasus sama. Masing-masing Kabid Bina Marga Zainudin (Ucok) dan Kasi Peningkatan Jalan sekaligus pejabat penanggung jawab teknis kegiatan (PPTK) Legiono dari Dinas PU. Satu lagi konsultan pengawas Sulistiawan.

Radar Lampung sempat berupaya melakukan konfirmasi dengan mendatangi rumah Rahmat Hartono di Jalan Abrati, Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Lampura. Namun, rumah dalam keadaan sepi. Informasi yang didapat, seluruh penghuni rumah sudah sejak beberapa hari terakhir meninggalkan tempat itu.

Duga Ada Motif Politik

Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Tulus Purnomo Wibowo yang dikonfirmasi Radar Lampung semalam mengaku baru mendengar bahwa Rahmat menjadi tersangka kasus ini. ’’Waduh, apa iya? Masak sih? Sudah lama dilantik jadi dewan, kok baru dibidik kasus begini sekarang,” sesalnya.

Anggota DPRD Lampung ini menyatakan, partainya akan berhati-hati menyikapi hal ini. Sebab bisa saja nantinya ada motif lain, seperti politik.

’’Soalnya di Lampura sekarang masih banyak masalah. Salah satunya soal APBD yang masih polemik. Kita akan lihat dahulu nanti seperti apa. Apa motifnya? Kita akan klarifikasi ke DPC PDIP Kotabumi,” terang Tulus.

DPD, lanjut dia, secara hierarki akan menanyakannya ke Ketua DPC PDIP Lampura Zainal Abidin. ’’Kita nggak bisa langsung kepada yang bersangkutan. Hierarkinya kita tanyakan dulu ke DPC, baru kemudian klarifikasi yang bersangkutan,” tambahnya.

Ditanya sanksi dari partai untuk Rahmat jika benar terbukti melakukan pelanggaran hukum, Tulus menolak berandai-andai. ’’Begini ya, ini kan masalah proyek. Benar, soal pidana. Tetapi kita juga belum jelas proyeknya apa, berapa besarannya. Kalau sampai sanksi, kita lihat klarifikasi dari DPC PDIP Lampura,” pungkasnya. (why/gus/p2/c1/ade)

Iklan

Pasangan Jenazah Terikat di Kursi

PANGKALAN BUN – Operasi gabungan tim Badan SAR Nasional (Basarnas) yang dilakukan pada hari ke-13 kembali menemukan jenazah korban pesawat AirAsia QZ 8501. Tujuh jasad berhasil dievakuasi. Dua di antaranya masih terikat di kursi penumpang.

Jenazah yang kali pertama datang ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun ialah korban ke-42. Jasad dibawa oleh heli Sea Hawk milik Jepang dari kapal Jepang Takanami sekitar pukul 09.30. Selang beberapa jam kemudian, heli sejenis datang lagi dengan membawa jenazah ke-43 dan 44.

’’Jenazah itu diambil dari kapal Onami. Ketiga jenazah ditemukan Kamis malam (8/1),” ujar Dirops Basarnas Marsma S.B. Supriyadi di Posko Basarnas Pangkalan Bun, Jumat (9/1). Sekitar 30 menit kemudian, datang heli Dauphin Basarnas yang membawa dua jenazah, yakni korban ke-45 dan 46. Jenazah itu dievakuasi dari KN Pacitan milik Basarnas.

Sekitar pukul 15.45, heli Douphin Basarnas yang dipiloti anggota TNI-AL kembali mengambil jenazah di KRI Banda Aceh. Di kapal itu ada dua jenazah yang sebelumnya ditemukan kapal Geo Survey yang juga terlibat dalam operasi ini.

ROV Pilot yang ada di Geo Survey, Sari Darmarani, mengatakan bahwa dua jenazah dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang ditemukan di kapalnya itu diduga merupakan pasangan suami-istri. ’’Kedua jenazah sepertinya pasutri (pasangan suami-istri). Kondisnya masih melekat di kursi dan pada jenazah laki-laki juga melekat gendongan bayi,” ujarnya.

Setelah ditemukan kapal Geo Survey, baik jenazah maupun kursi penumpang langsung dievakuasi ke KRI Banda Aceh. Dari KRI Banda Aceh, dua jenazah itu dievakuasi oleh heli ke Lanud Iskandar dan langsung dibawa ke RSUD Sultan Imanudin. Dua jenazah itu diindentifikasi sebagai jenazah ke-47 dan 48.

Dengan temuan itu, total jenazah yang terkumpul di RSUD Sultan Imanudin ada tujuh. Sekitar pukul 18.38, ketujuh jenazah tersebut diberangkatkan ke Surabaya bersamaan menggunakan pesawat CN-295 milik TNI-AU. ’’Seluruhnya telah dibawa ke Surabaya untuk diidentifikasi di RS Bhayangkara. Diperkirakan tiba di Surabaya pukul 20.00,” ujar Kepala Basarnas F.H.B. Soelistyo di kantornya.

Dari hasil identifikasi awal, lima jenazah berjenis kelamin laki-laki, yakni nomor 42, 43, 44, 45, dan 47. Sedangkan jenazah ke-46 dan 48 diketahui sebagai seorang perempuan. Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi mengenai adanya jasad bayi yang diduga satu rombongan dengan dua jenazah yang ditemukan kapal Geo Survey. Dari data manifes, penumpang ke-155 disebutkan seorang bayi.

Dari data manifes, penumpang yang membawa bayi diketahui seorang WN Korsel bernama Park Seong Beom. Bayinya seorang perempuan berusia 11 bulan bernama Park Yuna. Park berangkat ke Singapura bersama istrinya Lee Kyung Hwa. Namun dalam manifes disebutkan Park tak berada satu kursi dengan Lee.

Park berada di kursi 4F, sementara sebelahnya Joe Jeng Fee (4D) dan Monica Anggraeni (4E). Sedangkan istri Park, Lee berada di kursi depannya 3F. Dalam manifes tidak diketahui adanya penumpang di kursi 3D dan 3E yang berada di samping Lee.

Kemungkinan dua kursi sebelah Lee kosong karena memang ada 15 penumpang AirAsia QZ8501 yang gagal berangkat. Jadi, belum bisa dipastikan dua jenazah itu pasutri Park Seong Beom dan Lee Kyung Hwa, atau Park Seong Beom dan seorang penumpang perempuan lainnya.

Pada dua jenazah itu juga tak ada identitas yang tersisa kecuali pakaian. Pakaian yang digunakan jenazah lelaki (diduga Park) ialah jaket hijau dan celana panjang hitam. Sementara yang perempuan menggunakan kaos dan celana panjang hitam.

Informasi yang diperoleh, pasangan Park dan Lee ke Indonesia sebagai misionaris. Park selama ini disebut menjadi pendeta di Indonesia sejak tiga tahun lalu. Keduanya ke Singapura dengan AirAsia rencananya memperbarui visa.

Dengan temuan operasi pencarian hari ke-13 itu total sudah ada 48 korban pesawat AirAsia QZ8501 yang berhasil ditemukan dan dievakuasi. Dari jumlah itu, sebanyak 27 jenazah telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dua diantaranya baru berhasil diindetifikasi kemarin.

Dua jenasah yang baru teridentifikasi oleh tim disaster victim identification (DVI) itu ialah jenasah berlabel B009 atas nama Martinus Djoni dan B020 atas nama Marwin Sholeh. Mereka dikenali dari data primer DNA dan data sekunder berupa asesoris yang menempel di tubuh korban.

Jenazah Martinus Djoni berusia 27 tahun. Dia dikenali dari perbandingan data ante mortem yakni DNA ayah dan ibu kandung dengan milik korban. Hasilnya ada kecocokan dari dua data tersebut. Selain itu, di jari korban terpasang cincin kawin bertuliskan nama Ira, yakni istri korban. “Dari dua unsur itu, terungkaplah identitas korban,” ujar Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol Budiyono.

Begitu juga dengan jenasah Marwin Sholeh yang berusia 50 tahun. Dia dikenali dari perbandingan data ante mortem berupa DNA anak kandung dengan DNA miliknya. Ada kecocokan dari dua data tesebut. Selain itu, di tubuh korban ditemukan KTP, SIM A, dan SIM C. Penemuan itu memperkuat hasil identifikasi yang dilakukan tim DVI.

Budiyono mengatakan, pengungkapan identitas mendasarkan DNA. Itu dilaukukan karena akurasi DNA lebih diandalkan. Perbandingannya 1 : 6 ribu triliun jumlah orang. Jika data DNA sama, hampir dipastikan identitas terungkap. Namun pihaknya tidak ingin gegabah. “Ada komponen lain yang menjadi data pendukung,” ucapnya.

Komponen yang dimaksud berupa keterangan keluarga, asesoris yang biasa digunakan korban seperti sikat gigi, dan pakaian yang digunakan korban sebelum dicuci.

Perwira dengan tiga mawar di pundak itu menegaskan, beragam cara dilakukan tim DVI untuk mengungkap identitas mayat yang ditemukan. Upaya dilakukan se-akurat mungkin agar hasilnya tepat. “Karena itu, kami mohon kesabarannya. Tim masih bekerja keras,” jelas dia.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Awi Setiyono menyebut jumlah jenasah yang diterima RS Bhayangkara 41 jenasah. Dari jumlah tersebut, 27 jenasah sudah teridentifikasi lalu diserahkan ke Air Asia dan diteruskan ke keluarga. Rinciannya, 13 laki-laki dan 14 perempuan. Saat ini masih tersisa 14 jenasah yang sedang tahap rekonsiliasi. Harapannya, segera terungkap identitas mereka satu per satu.

Di sisi lain, DVI mempercepat proses identifikasi dengan mengumpulkan data ante mortem sebanyak-banyaknya. Asesoris yang sering digunakan korban mulai dikumpulkan. Saat ini sudah ada 160 DNA dari 162 korban pesawat Air Asia QZ 8501. Masih kurang dua data DNA yang sedang dicari. “Data itu untuk melengkapi kekurangan yang ada,” imbuh Awi.

Black Box Terpisah dari Ekor

Target pengangkatan ekor pesawat AirAsia QZ 8501 sebelum pukul 12.00 kemarin gagal tercapai. Di tengah gagalnya operasi tersebut, tim mendapatkan sinyal underwater locator beacon yang lokasinya terpisah dari posisi ekor pesawat.

Operasi hari ke-13 yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal Moeldoko dimulai sejak pagi. Tim penyelam mulai coba membenamkan floating bag ke objek yang merupakan bagian dari ekor. Crane towing dari kapal Crest Onyx yang lego di utara KRI Banda Aceh juga telah siaga membantu proses pengangkatan ekor.

Berdasar hasil penyelaman Serma Mar. Boflen Sirait dan Serka Mar. Oo Sudarmo sejak pukul 06.15, mereka tidak menemukan ruangan tempat black box tersimpan di lambung kanan belakang (ekor kanan).

’’Saya meyakini kondisi ruang di bawah sayap ekor pesawat tidak utuh,” ungkap Oo kepada Moeldoko di geladak isyarat KRI Banda Aceh. Mereka menyelam 62 menit dengan attendant Lettu Mar. Huda Prawira dan cadangan KLS Tlg M.Barori. Itu merupakan penyelaman terlama dalam operasi SAR AirAsia.

Kondisi dasar laut yang keruh membuat penyelaman kurang leluasa dalam mengobservasi untuk pengangkatan ekor. Dari gambaran sketsa yang Oo buat, bodi belakang pesawat tersisa antara 7-9 meter.

Lambung kiri belakang menyisakan masing-masing empat jendela di lambung kiri dan kanan. Tidak terlihat kursi penumpang maupun interior utuh. Boflen berupaya mencari objek berwarna oranye di ruang bawah ekor pesawat.

Menyelam selama 62 menit di kedalaman 34 meter yang keruh menyulitkan penyelam. ”Kami bisa menghemat oksigen dua tabung. Idealnya tidak lebih dari 45 menit,” timpal Boflen. Fotografer Jawa Pos (grup Radar Lampung) Fedrik Tarigan juga sempat ikut rombongan Kopaska menuju tempat penyelaman. Dia menyebutkan ombak di lokasi mencapai lima meter.

Kepala Basarnas FHB Soelistyo mengatakan, buruknya operasi kemarin juga disebabkan oleh tingginya arus bawah laut. Menurutnya, saat operasi berlangsung kecepatan arus mencapai 5 knot. “Jarak pandang pun menjadi sulit. Para penyelam mau menggerakkan badan ke satu titik juga akan sangat susah,” ungkapnya.

Meski demikian, operasi pengangkatan akan kembali dicoba pada pukul 19.00 WIB. Operasi ditujukan pada pemasangan tali crane dari kapal Crest Onyx serta mengisi udara floating bag.

“Saat ini tali sudah diikatkan ke ekor pesawat dan satu floating bag dengan kapasitas beban 10 ton juga sudah terpasang,” tuturnya.

Namun sayangnya, hingga menjelang petang, operasi pengapungan ekor pesawat belum berhasil dilakukan. Sehingga terpaksa harus menunggu hingga kondisi arus membaik.

Atas kondisi ini Moeldoko juga memerintahkan jika cuaca baik pengangkatan ekor pesawat bisa dicoba dengan crane towing dari geladak Crest Onyx menggunakan tali trost yang diikat seling ke belting (tali yang menyabuki ekor pesawat).

Setelah itu pengangkatan dikombinasikan dengan floating bag (pengapungan menggunakan kantong udara). ”Seluruh potensi kami pakai untuk segera mendapatkan black box,” tegas Moeldoko. Crest Onyx milik SKK Migas sendiri sudah lego di utara KRI Banda Aceh. Kapal itu sudah lempar jangkar di sekitar lokasi bangkai ekor yang ditandai pelambung oranye. Sedangkan KRI Usman Harun dan KRI Pulau Romang terus memastikan objek di kedalaman 30-35 meter.

Di tengah gagalnya usaha pengangkatan itu muncul temuan baru. Sejauh 1,7 nautical mile ke arah barat dari lokasi bangkai ekor pesawat terbenam muncul pancaran sinyal yang diyakini bagian dari underwater locator beacon atau ULB.

Sinyal yang disebut ping itu dilaporkan KN Jadayat, kapal navigasi Kemenhub. Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan mengirim penyelam dan mendekatkan KRI Usman Harun yang dilengkapi sonar aktif. ’’Saya perkirakan ping sinyal yang terdeteksi sonar adalah serpihan tail section bagian bawah AirAsia,” tukas Moeldoko. (jpnn/p6/c1/ade)

Kemenhub Bekukan 61 Penerbangan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan 61 penerbangan dari lima maskapai yang melanggar izin. Sanksi diberikan berdasar hasil audit investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenhub. Selain itu, 11 pejabat Kemenhub yang dianggap lalai juga terkena sanksi mutasi dan penonaktifan.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kemarin (9/1) menyampaikannya saat konferensi pers di ruang Kutai gedung Karsa lantai 7 Kemenhub. Menurut dia, Kemenhub sudah mengumpulkan data-data pelanggaran di lima otoritas bandara.

Yakni di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta; Juanda, Surabaya; Kualanamu (Medan); Hasanudin (Makassar); dan Bandara Ngurah Rai (Denpasar). Hasilnya, ada 61 penerbangan yang tidak berizin seperti kasus penerbangan AirAsia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura.

Jonan merinci 61 penerbangan itu dilakukan oleh lima maskapai. Yakni Garuda Indonesia empat pelanggaran, Wing Air 18 pelanggaran, Trans Nusa satu pelanggaran, serta Susi Air tiga pelanggaran. Dan yang paling banyak Lion Air dengan 35 pelanggaran. ’’Atas dasar itu, Kemenhub menjatuhkan sanksi pembekuan izin rute,” tegasnya.

Mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu mengaku pihak maskapai bisa kembali beroperasi asal mengajukan izin pada Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Dia mengaku izin bisa diajukan mulai sekarang. Pihaknya berjanji memproses perizinan dengan cepat. ’’Satu hari bisa selesai,” ujar Jonan.

Lebih jauh Menhub menjelaskan, pembekuan rute itu bersifat sementara. Sama seperti AirAsia rute Surabaya-Singapura. Pihak maskapai bisa langsung memperbaiki selang sehari pembekuan diberlakukan. Dan izin terbang pun bisa mereka dapatkan lagi.

Namun, Jonan menanggapi datar dan terkesan lepas tangan ketika dikonfirmasi pembekuan itu merugikan masyarakat pemakai penerbangan yang sudah membeli tiket jauh hari sebelumnya. Dia hanya mengatakan kesalahan ada di pihak maskapai. Sehingga, maskapai harus bertanggung jawab dengan menyediakan penerbangan pengganti. ’’Kemenhub tidak salah. Penumpang harus menagih ke maskapai,” ucapnya.

Tak hanya maskapai yang kena sanksi, Jonan juga memberikan hukuman kepada 11 pejabat Kemenhub. Sanksinya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 berupa mutasi dan penonaktifan. Sebelas pejabat itu di antaranya tiga orang eselon II di Ditjen Perhubungan Udara, tujuh eselon III di lingkup Ditjen Perhubungan Udara, dan satu orang principal operation inspector (POI).

Dengan penonaktifan tujuh pejabat Kemenhub sebelumnya, kini total ada 18 orang yang disanksi. Namun sayang, Jonan tidak menyebutkan nama serta jabatan mereka yang dikenai sanksi itu.

Sanksi yang diterima 11 orang tersebut terbilang sangat ringan. Hanya sanksi mutasi dan penonaktifan. Bukan pencopotan atau pemecatan. Meski mereka sebenarnya sudah mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan 61 penerbangan tersebut.

Jonan mengaku 11 orang itu memang layak mendapatkan hukuman. Lantaran mereka sebenarnya tahu pelanggaran yang dilakukan oleh 61 penerbangan tersebut. Namun dalam pelanggaran itu, tim tidak menemukan adanya pelanggaran pidana yang memungkinkan untuk memecat petugas. ’’Mereka tidak peduli. Tak peduli itu ya mereka tahu pesawat tidak berizin terbang, namun dibiarkan,” jelasnya.

Banyaknya pelanggaran yang ada di dunia penerbangan Indonesia menyiratkan kurang adanya pengawasan oleh Kemenhub. Institusi yang bertugas mengatur transportasi itu seakan menutup mata dengan adanya penerbangan tanpa izin.

Menanggapi itu, Jonan mengaku dia baru tahu ada penerbangan yang tidak berizin. Arek Suroboyo itu berkilah dia belum tahu seluk beluk dunia penerbangan lantaran baru dua bulan menjabat sebagai menteri perhubungan.

Namun, dia berjanji seluruh carut-marut itu akan dia benahi. Pembenahan akan dilakukan mulai dari internal Kemenhub, operator bandara, dan maskapai. Ada lima poin yang ditekankan. Yaitu menginstruksikan kepada direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang terkait.

Kedua mengupayakan peningkatan kompensasi bagi principal operations inspector (POI) dan principal maintenance inspector (PMI) yang ditempatkan di maskapai penerbangan. Ketiga melakukan penguatan peran dan fungsi otoritas bandara, keempat tentang evaluasi terhadap peran dan fungsi Indonesia Slot Coordinator (IdSC).

Sedangkan kelima adalah transparansi jadwal rute penerbangan dengan mengembangkan sistem online. “Akan dibuat sistem online. Agar transparan dan tidak ada perdebatan terkait belum tahu izin penerbangan. Target kami, bulan ini semua perbaikan selesai,” ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communications PT Garuda Indonesia Pujobroto mengaku telah mendengar informasi ada empat penerbangan Garuda Indonesia yang dianggap melanggar perizinan.”Kami tegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional penerbangan, Garuda selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan kegiatan operasional penerbangan yang ditetapkan regulator,” ujarnya.

Mengenai temuan Kementerian Perhubungan, Pujo enggan berkomentar panjang. Namun, dia menilai Garuda Indonesia tidak akan mungkin melaksanakan kegiatan operasional penerbangan tanpa memenuhi ketentuan operasional yang ditetapkan regulator. “Sampai malam ini kami belum menerima pemberitahuan mengenai rute penerbangan yang dianggap melanggar ketentuan perizinan itu,” sebutnya.

Pujo bersikukuh, seluruh penerbangan Garuda Indonesia dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari regulator. Namun, pihak manajemen Garuda Indonesia tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengecek informasi tersebut. “Sekiranya ada penerbangan yang dikategorikan melanggar izin, maka kami akan segera melaksanakan perbaikan,” tambahnya.

Terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu hasil audit Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai dugaan pelanggaran izin terbang itu. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum mendapat dokumen resmi dari Kementerian Perhubungan.”Belum ada surat dari Kemenhub yang menyatakan tentang pelanggaran izin itu,” sebutnya.

Dari hasil audit Kemenhub, grup Lion Air tercatat paling banyak melanggar. Tercatat ada 53 penerbangan, terdiri 35 pelanggaran Lion Air dan 18 pelanggaran Wings Air. Pria yang akrab dipanggil Edo ini mengaku siap mengikuti apa pun instruksi pemerintah. ’’Kami tidak keberatan kalau harus mengurus ulang izin terbang. Tetapi tentunya harus dipelajari dulu dokumen hasil audit pemerintah,” jelasnya. (jpnn/p6/c1/ade)

Senin, Winda Jalani Operasi

Bandarlampung – Kondisi Winda Sari (25), pemulung yang sempat terusir dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), kemarin membaik. Ia tampak tenang di ruang Mawar (bedah wanita) rumah sakit pelat merah tersebut.

Pantauan Radar Lampung, terlihat dua perawat mengecek kondisi Winda sebelum difisioterapi. ’’Di sini, saya lebih diperhatikan dibandingkan sebelumnya,” syukurnya. Winda mengungkapkan, dirinya berangsur-angsur pulih.

Perempuan yang hidupnya menggelandang itu rencananya dioperasi pada Senin (12/1). ’’Mudah-mudahan setelahnya kondisi lukanya kian baik,” harap tenaga sukarela Kementerian Sosial (Kemensos) Ika Pujianti Rahayu.

Winda terlihat akrab dengan pengunjung pasien ruang Mawar. Mereka mengobrol layaknya sudah kenal lama. Ada juga yang bersimpati dan menyalami ibu satu anak itu.

Diketahui, Winda sempat keluar dari RSUDAM meski luka-luka di kakinya akibat tabrak lari belum sembuh. Karena tidak bisa berjalan, suaminya Sagimin (38) terpaksa mengangkutnya dengan gerobak yang ia bisa gunakan untuk mencari barang bekas dan sampah lainnya.

Kemarin, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembela Aspirasi Rakyat (Gempar) menggelar aksi di RSUDAM. Mereka meminta pihak rumah sakit terbesar di Lampung itu tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap si miskin.

Sebagai bentuk sindiran, Gempar membentangkan spanduk yang bertuliskan ’’Orang Sakit Dilarang Berobat Disini”. Spanduk dibentangkan di pintu utama RSUDAM.

Dalam kesempatan itu, Gempar menyerahkan dana Rp1,8 juta hasil penggalangan dari masyarakat ke Winda Sari. Koordinator lapangan Risma Borthon berharap uang itu dapat meringankan beban Winda.

Pada bagian lain, Ombudsman RI perwakilan Lampung mengaku telah mendatangi RSUDAM untuk memantau kondisi Winda dan pelayanan di sana. Hal ini menjadi dasar bagi mereka untuk merekomendasikan sanksi RSUDAM kepada Gubernur M. Ridho Ficardo.

’’Orang miskin ini kan ditanggung negara. Mereka ini sama-sama manusia. Saya harapkan (pengusiran) ini tidak terjadi lagi,” pinta Kepala Ombudsman Zulhelmi.

Dari pantauannya, Winda masih harus mendapat penanganan medis. ’’Saya sudah melihat sendiri bagaimana kondisinya. Tidak seperti yang dikatakan RS beberapa waktu lalu bahwa si Winda ini sudah sembuh. Masih belum bisa apa-apa dia itu,” tandasnya. (why/abd/p6/c1/ade)

Listrik 1.300 dan 2.200 VA Batal Naik

170
Kali Dibaca
E-mail Email Berita
Cetak Print Berita
PDF PDF Berita

[Foto: Net]

Foto: Net
JAKARTA – Pemerintah terus mengutak-atik kebijakan di sektor energi. Setelah menurunkan harga BBM dengan skema subsidi baru, pemerintah siap membatalkan rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan rumah tangga kelas menengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan dari manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang meminta pembatalan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 dan 2.200 volt ampere (VA). ’’Secara substansi memang ada alasannya,” ujar dia saat ditemui di kantor presiden kemarin (9/1).

Sebagaimana diketahui, berdasar Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai 1 Januari 2015, pemerintah menambah 8 golongan pelanggan yang menggunakan skema tarif adjustment atau penyesuaian tarif tiap dua bulan. Sehingga total ada 12 pelanggan yang menggunakan skema tersebut.

Yakni rumah tangga R1 1.300 VA, rumah tangga R1 2.200 VA, rumah tangga R2 3.500-5.500 VA, rumah tangga R3 di atas 6.600 VA, industri menengah I3 di atas 200 kVA, dan industri besar I4 di atas 30.000 kVA. Lalu bisnis B2 6.600 VA-200 kVA, bisnis B3 di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P3, pemerintah P1 6.600 VA-200 kVA, pemerintah P2 di atas 200 kVA, dan pelanggan layanan khusus.

Kenapa hanya rencana penyesuaian tarif pelanggan rumah tangga 1.300 dan 2.200 VA yang dibatalkan? Menurut Sudirman, dibandingkan kelompok pelanggan lainnya, dua kelompok pelanggan tersebut masih masuk kategori kelas menengah. ’’Kalau yang lainnya sudah lebih mampu (secara finansial),” katanya.

Sesuai rencana penyesuaian tarif per 1 Januari 2015, pelanggan 1.300 dan 2.200 VA, tarifnya naik dari Rp1.352 per kilowatt hour (kWh) menjadi Rp1.496 per kWh.

Menurut Sudirman, ada tiga variabel yang menjadi penentu perhitungan untuk penyesuaian tarif listrik, yakni harga minyak dunia sebagai patokan energi primer untuk pembangkit listrik, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Dari tiga faktor tersebut, harga minyak yang memiliki bobot terbesar memang tengah turun. ’’Makanya, logika (pembatalan kenaikan tarif)-nya masuk, cost (biaya produksi listrik, Red) turun, di samping kita dorong efisiensi PLN,” ucapnya.

Sudirman menyebut, pihaknya segera memanggil manajemen PLN untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pembatalan kenaikan tersebut, termasuk evaluasi terkait variabel-variabel yang memengaruhi penentuan penyesuaian tarif listrik. ’’Besok (hari ini, Red) atau lusa saya ketemu PLN,” ujar mantan direktur utama PT Pindad tersebut.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menambahkan, proses penentuan tarif listrik ini masih harus dibawa ke DPR. Sebab, aturan penyesuaian tarif per 1 Januari 2015 sudah disepakati bersama DPR periode 2009-2014. Selain itu, kebijakan tarif juga akan berimplikasi pada besaran subsidi yang ditanggung pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). ’’Jadi nanti kami segera konsultasi juga dengan DPR,” katanya.

Terpisah, Deputi Humas PLN Lampung I Ketut Darpa mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan pusat mengenai hal ini. ’’Yang pasti, sejak Januari 2015, delapan golongan yang tak disubsidi telah menerapkan automatic tariff adjustment mengikuti empat golongan yang sudah menerapkannya sejak 1 Mei 2014,” singkatnya. (jpnn/ynk/p6/c1/ade)

Kerabat Ketua DPRD Lampura Bantah Kabur Radar Lampung Online Sabtu, 10 Januari 2015

Sebut Jadi Korban
Bandarlampung – Kerabat Rahmat Hartono mereaksi kabar menghilangnya ketua DPRD Lampung Utara (Lampura) itu. Menurut mereka, tersangka kasus korupsi pembangunan pelebaran dua jalur Jalan Jenderal Sudirman 2012 senilai Rp6,7 miliar ini bukan kabur.

’’Namun, ia (Rahmat, Red) tengah berobat sekaligus menenangkan diri,” ungkap lelaki yang enggan namanya dikorankan tersebut kepada Radar Lampung kemarin. Dia menerangkan hal ini bersama dua kerabat lelaki Rahmat lainnya.

Menurutnya, penetapan Rahmat sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi jelas membuat yang bersangkutan terpukul. Pasalnya, direktur CV Way Sabuk itu hanyalah korban, menjadi kambing hitam dari perbuatan yang tidak ia lakukan.

’’Jadi saya tegaskan, kakak saya ini tidak kabur dan melakukan perbuatan seperti dituduhkan. Ada seseorang berinisial O yang telah memalsukan tanda tangannya. Dan, orang ini telah mengakuinya,” tegas dia.

Meski demikian, ia menghormati aparat Kejari Kotabumi yang telah berupaya keras mengungkap kasus ini hingga berhasil menetapkan tiga tersangka. Masing-masing Zainudin (saat itu Kabid Bina Marga), Legiono (pejabat pelaksana teknis kegiatan), dan Sulistyawan (pengawas konsultan).

Kini ketiga tersangka ditahan di Rutan Wayhui, Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan kejari serta hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, dalam pengerjaan proyek yang berlangsung dua tahun ini negara dirugikan Rp520,477 juta.

Kasus ini sudah ditangani kejari sejak Desember 2013. Sedangkan penetapan tersangka dilakukan sejak Juli 2014, berdasarkan Surat Nomor 54/N.8.13/FD1/07/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kotabumi Achmad Muchlis menyatakan, kasus ini tidak berkaitan dengan suasana politik di Lampura yang sedang menghangat belakangan.

’’Ini murni upaya penegakan hukum,” tegasnya kemarin. Sayang, Muchlis –sapaan akrabnya– enggan menjelaskan perkembangan kasus itu. ’’Silakan tanya pimpinan saja,” elaknya.

Informasi yang dihimpun Radar Lampung, penyidik kejari yakin Rahmat masih berada di Lampung. Mereka sebenarnya tak yakin Rahmat kabur lantaran menduduki jabatan politis tertinggi di Lampura.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampura Zainal Abidin yang dihubungi kemarin menyatakan belum menerima informasi resmi terkait kasus yang menyeret Rahmat Hartono itu. ’’Nanti saya cek dulu,” kata mantan bupati Lampura tersebut.

Karenanya, ia tidak mau berandai-andai terkait apa yang akan dilakukan partai terhadap kader terbaik PDIP tersebut. ’’Kan masih menunggu keputusan hukum tetap. Jadi kalau soal sanksi dari partai, saya kira belum ke sana. Kita tunggu saja,” tandasnya.

Sekretaris DPC PDIP Lampura Wirtajaya Putra menambahkan, jika nantinya benar Rahmat diproses hukum, DPC akan memberikan laporan ke DPD dan DPP. (why/gus/p6/c1/ade)